Ombudsman Minta Pemerintah Seriusi Regulasi Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan

    Ombudsman Minta Pemerintah Seriusi Regulasi Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan
    Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam Seminar Nasional yang digelar DPP Gerakan Muda Pembaharuan Melayu Riau (GMPMR)

    PEKANBARU - Sebagai komoditas strategis, peranan energi baru dan energi terbarukan sangat penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis energi fosil. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi kebijakan dari pemerintah dan DPR RI untuk pengelolaan sumberdaya energi baru dan energi terbarukan. Saat ini RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022. Di mana DPR RI menargetkan RUU tersebut akan disahkan sebelum pelaksanaan KTT G20 pada Nopember 2022 mendatang di Bali.

    Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam Seminar Nasional yang digelar DPP Gerakan Muda Pembaharuan Melayu Riau (GMPMR), Kamis (16/6/2022) di Kota Pekanbaru, Riau. 

    SENATORINDONESIA.COM
    market.biz.id SENATORINDONESIA.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut Hery mengatakan, mengatasi krisis energi fosil maupun solusi energi baru dan energi terbarukan dari hulu ke hilir tidak bisa terpisahkan antara penyelenggara pelayanan publik yakni pemerintah/pemerintah daerah, kementerian/lembaga negara, PT Pertamina, BPH Migas dan SKK Migas dengan DPR RI, Ombudsman dan publik. 

    "Harus ada kolaborasi satu sama lain dalam penyusunan regulasinya. Termasuk kalau ada laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman, penyelenggara pelayanan publik harus terus berkoordinasi dan bekerjasama guna pelayanan publik yang lebih baik, " kata Hery Susanto.

    Menurut Hery Susanto, pemerintah juga harus melakukan langkah strategis dengan diversifikasi sumberdaya energi untuk menjaga ketersediaan energi bagi pelayanan publik.  

    "Saat ini sering kejadian antrean panjang BBM di masyarakat, kekhawatiran kelangkaan BBM. Kuota BBM yang terbatas di banyak daerah jika tidak ditangani dengan baik bisa mengganggu pelayanan publik di sektor energi, " katanya.

    Tuntutan dunia internasional atas pentingnya penggunaan energi rendah emisi dan ramah lingkungan, mendorong terjadinya produksi BBM yang berkelas tinggi dan mahal yang secara keekonomian harganya tidak terjangkau oleh masyarakat. Subsidi BBM pun menjadi alternatif bagi pemerintah jika ingin menekan harga BBM yang rendah emisi dan ramah lingkungan tersebut. Hal itu tentu sangat membebani APBN.

    "Alternatif lainnya pemerintah didorong untuk mencari sumber-sumber energi baru, dibanding alami ketergantungan terhadap sumber-sumber energi yang sudah existing yang terancam krisis. Belum lagi jika membangun kilang Migas baru yang berbiaya sangat besar hingga capai lebih dari ratusan triliun, " kata Hery Susanto.

    DELIKHUKUM.ID
    market.biz.id DELIKHUKUM.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Seminar Nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Energi Baru Terbarukan Di Tengah Ancaman Krisis Energi Fosil" tersebut dipandu oleh akademisi Amirhan, S.H., M.H, dan dihadiri Kepala Bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Dinas ESDM Provinsi Riau, Badrullah Fahmi. Selain itu, hadir juga perwakilan LSM, media, pemerhati lingkungan, mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat lainnya. 

    Narasumber lain yang hadir adalah Divisi Communication Relations & CSR PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Agustiawan, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau, Bambang Pratama, S.H, serta Akademisi Politeknik Kampar Harisman. (***)

    Ombudsman JAKARTA
    Lukman Hakim

    Lukman Hakim

    Artikel Sebelumnya

    Presiden Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 467

    Postingan Tahun ini: 1442

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 446

    Postingan Tahun ini: 1796

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 169

    Postingan Tahun ini: 481

    Registered: Jul 11, 2020

    ARB Surabaya

    ARB Surabaya verified

    Postingan Bulan ini: 142

    Postingan Tahun ini: 450

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Deklarasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kemenkumham Jateng Komitmen Beri Pelayanan Terbaik
    Ombudsman RI Ganjar Kemenkumham Penghargaan Soal Kepatuhan 
    Jalin Sinergitas Lapsustik Purwokerto Gandeng TNI/Polri Tingkatkan Keamanan dan Ketertiban di Dalam Lapas
    Poliklinik Lapas Pasir Putih Nusakambangan Penuhi Hak WBP

    Rekomendasi

    Wakasal Kunker Ke Lantamal IV, Cek Kesiapan Rencana Relokasi 3 Markas Komando
    Pendapat Ahir Bupati: 3 Raperda Inisiatif DPRD Dapat Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
    Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Pimpin Serah Terima Jabatan Danyonif Mekanis Raider 413/Bremoro
    Patuhi Perintah, Pasi Intel Kodim 0415/Jambi Ceking Randis Berkala
    Adat Minangkabau Dinilai Efektif, Polda – LKAAM Kerja Sama Penegakan Hukum Restorative Justice

    Ikuti Kami